• Sidang Kabinet Terkini: Kepala Negara Ingatkan Potensi Kebangkrutan Akibat Eksploitasi
• Impor Solar Dihentikan, Pemerintah Jamin Ketahanan BBM
• Tangis Duka di Mabesad, Prabowo Lepas Kepergian Jenderal Subagyo H.S.
• Evaluasi Kabinet Prabowo-Gibran: Mentan Amran Raih Respons Positif Pakar
• Targetkan Rp11.065 Triliun pada 2040, Pemerintah Beberkan Peta Jalan Hilirisasi

Dok. Setpres

nusakini.com, Pemerintah terus mematangkan formula fiskal demi menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjelang penutupan tahun. Pembahasan strategi ini dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut berfokus pada upaya perlindungan daya beli masyarakat melalui instrumen energi bersubsidi. Menurut Sekretaris Eksekutif DEN, Septian Hario Seto, intervensi harga ini harus diiringi dengan perhitungan keuangan negara yang terukur.

Seto menyebutkan bahwa pihaknya telah mempresentasikan hasil telaah kepada kepala negara mengenai situasi energi nasional. “Kami menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa langkah pemerintah untuk menjaga harga BBM bersubsidi ini sudah tepat, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat saat ini,” tegas Seto.

Pelaksanaan skema fiskal tersebut nantinya akan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) juga dilibatkan sebagai pilar pendukung dalam menjaga stabilitas.

Keterlibatan lembaga-lembaga ini dinilai krusial untuk menjaga keseimbangan antara subsidi dan ketahanan anggaran jangka pendek. “Kami juga mendiskusikan beberapa strategi-strategi fiskal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Keuangan, dan juga dibantu Danantara untuk memastikan bahwa harga BBM ini tetap bisa dijaga sampai akhir tahun dan fiskalnya juga tetap sustainable,” jelasnya.

Pertemuan tingkat tinggi tersebut tidak hanya membedah solusi insidental terkait harga energi semata. Evaluasi penyaluran di lapangan agar bantuan energi lebih tepat sasaran menjadi agenda lanjutan yang segera disiapkan otoritas terkait.

Evaluasi kelayakan penerima ini diharapkan mampu mengoptimalkan anggaran negara secara lebih komprehensif di masa depan. “Juga beberapa perbaikan-perbaikan jangka panjang yang bisa dilakukan tadi untuk kita bisa membuat subsidi energi ini bisa menjadi lebih tepat sasaran,” pungkas Seto. (*)